P – Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (1-4)

“Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (1) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). “Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (2) adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).  “Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (3) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia).  “Pembiayaan (4) Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai perbankan syariah.” (Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan).


Advertisements
Tagged , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: