P – Pemberdayaan Masyarakat (1-4)

Pemberdayaan Masyarakat (1) adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan. (Pasal 92 Angka 2 asal-usul adalah asal-usul terbentuknya Desa yang bersangkutan. (Pasal 111 Angka 2 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah). Pemberdayaan Masyarakat (2) adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Pemberdayaan Masyarakat (3) adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara). Pemberdayaan Masyarakat (4) adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil secara lestari. (Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

Tagged , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: