P – Pejabat Yang Berwenang (1-7)

Pejabat Yang Berwenang (1) adalah pejabat yang berwenang mengsahkan, membatalkan dan menangguhkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Huruf i UU Nomor 5 Tahun 1974 Ten-tang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah). Pejabat Yang Berwenang (2)adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak). Pejabat Yang Berwenang (3) adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah). Pejabat Yang Berwenang (4) adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak). Pejabat Yang Berwenang (5) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Huruf b UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Pejabat Yang Berwenang (6) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). Pejabat yang Berwenang (7) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Tagged , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: