O – Otonomi Daerah (1-5)

“Otonomi Daerah (1) adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Pasal 1 Huruf c UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah). “Otonomi Daerah (2) adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah). “Otonomi Daerah (3) adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan). “Otonomi Daerah (4) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). “Otonomi Daerah (5) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

Advertisements
Tagged , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: