M – Menteri Teknis (1-2)

“Menteri Teknis (1) adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara). “Menteri Teknis (2) adalah menteri yang secara teknis bertanggungjawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.” (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah).

Advertisements
Tagged , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: