M – Menteri (1-161)

Menteri (1) adalah Menteri Pertahanan. (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 15 Tahun 1947 Tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang). Menteri (2) adalah Menteri Kesehatan.  (Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikelir Dalam Keadaan Genting). Menteri (3) adalah Menteri Pertahanan. (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 14 Tahun 1953 Tentang Anggota Angkatan Perang yang Diberhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas). Menteri (4) adalah Menteri Pertahanan. (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 16 Tahun 1953 Tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang). Menteri (5) adalah Menteri Pertahanan. (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 17 Tahun 1953 Tentang Akibat-Akibat dari pada UU Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan). Menteri (6) adalah Menteri Perburuhan. (Pasal 1 Huruf d UU Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing). Menteri (7) adalah Menteri Pertanian bersama-sama dengan Menteri Perdagangan. (Pasal 1 Huruf c UU Nomor 17 Tahun 1958 Tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan “Tembakau”). Menteri (8) adalah Menteri Pertahanan. (Pasal 1 Huruf c UU Nomor 19 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)). Menteri (9) adalah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang). Menteri (10) adalah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Menteri (11) adalah menteri yang diserahi urusan angkutan darat. (Pasal 1 Angka 1 Huruf i UU Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya). Menteri (12) adalah Menteri yang diserahi urusan perkoperasian. (Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian). Menteri (13)adalah Menteri yang diserahi urusan Kehutanan. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan). Menteri (14) adalah Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan. (Pasal 2 Huruf j UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan). Menteri (15) adalah Menteri yang diserahi urusan Perkoperasian. (Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoprasian). Menteri (16) adalah menteri yang diserahi urusan penyelenggaraan trans-migrasi. (Pasal 1 Huruf f UU Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi). Menteri (17) adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan jalan. (Pasal 1 Huruf c UU Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan). Menteri (18) adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Metrologi Legal. (Pasal 1 Huruf t UU Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal). Menteri (19) adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 Huruf j UU Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan). Menteri (20) adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. (Pasal 1 Huruf e UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan). Menteri (21) adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup). Menteri (22) adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan keamanan negara. (Pasal 1 UU Angka 16 Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia). Menteri (23) adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kese-hatan. (Pasal 1 Huruf d UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular). Menteri (24) adalah menteri yang bertanggungjawab di bi-dang penyelenggaraan pos. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos). Menteri (25) adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang perikanan. (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan). Menteri (26)adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagalistrikan. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan). Menteri (27) adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. (Pasal 1 Hu-ruf c UU Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Menteri (28) adalah Menteri yang bertanggungjawab atas bidang pendidikan nasional. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Menteri (29) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang telekomunikasi. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi). Menteri (30) adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten). Menteri (31) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisatawan). Menteri (32) adalah Menteri Dalam Negeri. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta). Menteri (33) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian). Menteri (34) adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Menteri (35) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Menteri (36) adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang keimigrasian. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian). Menteri (37) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun).Menteri (38) adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang perkeretaapian. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian). Menteri (39) adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek). Menteri (40)adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas). Menteri (41) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal). Menteri (42) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Menteri (43) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai). Menteri (44) adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Menteri (45) adalah men-teri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Menteri (46) adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Ta-hun 1989 Tentang Paten). Menteri (47) adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian). Menteri (48) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak). Menteri (49) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). Menteri (50) adalah Menteri Keuangan  Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak). Menteri (51) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan). Menteri (52) adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup. (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Menteri (53) adalah Menteri Penerangan. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Penyiaran). Menteri (54) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan). Menteri (55) adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobalisasi Dan Demobilisasi). Menteri (56) adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Menteri (57) adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 44 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer). Menteri (58) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi). Menteri (59) adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang per-dagangan. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 8 Tahun 1999 Ten-tang Perlindungan Konsumen). Menteri (60) adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bi-dang agama. (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Iba-dah Haji). Menteri (61)  adalah  Menteri  yang  ruang  lingkup  tugas  dan  tanggungjawabnya  di  bidang telekomunikasi. (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi). Menteri (62) adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri). Menteri (63) adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). Menteri (64) adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Menteri (65) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan keamanan negara. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih). Menteri (66) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). Menteri (67) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 13 Angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Menteri (68) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). Menteri (69) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional). Menteri (70) adalah Menteri Pertanian. (Pasal 10 Angka 1 UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman). Menteri (71) adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Rahasia Dagang. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). Menteri (72) adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri). Menteri (73) adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung-jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Menteri (74) adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan). Menteri (75) adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Paten. (Pa-sal 1 Angka 9 UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten). Menteri (76) adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Merek. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Menteri (77) adalah menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi). Menteri (78) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara). Menteri (79) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak). Menteri (80) adalah menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Menteri (81) adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, ter-masuk Hak Cipta. (Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta).Menteri (82) adalah menteri yang bertanggung-jawab di bidang ketenagalistrikan. (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan). Menteri (83) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara). Menteri (84) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Menteri (85) adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Menteri (86) adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara). Menteri (87) adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional. (Pasal 1 Angka 30 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Menteri (88) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang Panas Bumi. (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi). Menteri (89) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). Menteri (90) adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkebunan. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan). Menteri (91) adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pemberdayaan perempuan. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Menteri (92) adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Menteri (93) adalah menteri yang tugas dan tang-gung jawabnya di bidang kesehatan. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran). Menteri (94) adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Menteri (95) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang perikanan. (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). Menteri (96) adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang jalan. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan). Menteri (97) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Menteri (98) adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri). Menteri (99) adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang keolahragaan. (Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 3 Tahun 2005 Ten-tang Sistem Keolahragaan Na-sional). Menteri (100) adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Menteri (101) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Menteri (102) adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang). Menteri (103) adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). Meteri (104) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertanian, men-teri yang bertanggungjawab di bidang perikanan, atau menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan. (Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan). Menteri (105) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Menteri (106) adalah menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Menteri (107) adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian). Menteri (108) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang. (Pasal 1 Angka 34 UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). Menteri (109) adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan. (Pasal 1 Angka 44 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Menteri (110) adalah menteri yang bidang tugasnya bertanggungjawab di bidang energi. (Pasal 1 Angka 30 UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi). Menteri (111) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai). Menteri (112) adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Menteri (113) adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan). Menteri (114) adalah menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik). Menteri (115) adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia). Menteri (116) adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang agama. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Ha-ji). Menteri (117) adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pelayaran. (Pasal 1 Angka 64 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). Menteri (118) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Menteri (119) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara). Menteri (120) adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah). Menteri (121) adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan. (Pasal 1 Angka 54 UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan). Menteri (122) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). Menteri (123) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. (Pasal 1 Angka 38 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara). Menteri (124) adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendidikan nasional. (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan). Menteri (125) adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kepariwisataan. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan). Menteri (126) adalah menteri yang membidangi urusan sosial. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Menteri (127) adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (Pasal 1 Angka 46 UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan). Menteri (128) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan). Menteri (129) adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atasurusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan. (Pasal 1 Angka 39 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Menteri (130) adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan). Menteri (131) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik). Menteri (132) adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian). Menteri (133) adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan). Menteri (134) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 1 Angka 39 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup). Menteri (135) adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman). Menteri (136) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Menteri (137) adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Menteri (138) adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pos. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos). Menteri (139) adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan). Menteri (140) adalah menteri yang membidangi urusan pertanian. (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Menteri (141) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit). Menteri (142)adalah menteri yang membidangi urusan perikanan. (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). Menteri (143) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. (Pasal 1 Angka 38 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya). Menteri (144) adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerak-an Pramuka). Menteri (145) adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hortikultura. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura). Menteri (146) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Menteri (147) adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik). Men-teri (148) adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keuangan. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik). Menteri (149) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Menteri (150) adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang). Menteri (151) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin). Menteri (152) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum). Menteri (153) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun). Menteri (154) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Menteri (155) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. (Pasal 1 Angka 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Menteri (156) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Menteri (156) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Menteri (157) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). Menteri (158) adalah menteri yang menangani Desa. (Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Menteri (159) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. (Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). Menteri (160) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang) Menteri (161) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang).

Tagged , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: