M – Masyarakat (1-14)

Masyarakat (1) adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. (Pa-al 1 Angka 5 UU Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Masyarakat (2) adalah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat. (Pasal 6 Angka 4 UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). Masyarakat (3) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Masyarakat (4) adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung). Masyarakat (5) adalah kelompok Warga Negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. (Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Masyarakat (6) adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Masyarakat (7) adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Masyarakat (8) adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Masyarakat (9) adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan). Masyarakat (10) adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidik-an. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan). Masyarakat (11) adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baiksecara langsung maupun tidak langsung. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik). Masyarakat (12) adalah warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranandalam bidang perfilman. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman). Masyarakat (13) adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan). Masyarakat (14) adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: