M – Mahkamah Agung (1-9)

“Mahkamah Agung (1) adalah badan kehakiman yang tertinggi, berkedudukan di ibukota Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden, dan terdiri atas satu ketua, satu wakil ketua beberapa anggota dan satu panitera, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jika perlu oleh menteri kehakiman diangkat beberapa wakil panitera.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung). “Mahkamah Agung (2) adalah lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.” (Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung). “Mahkamah Agung (3) adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.” (Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung). “Mahkamah Agung (4) adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial). “Mahkamah Agung (5) adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). “Mahkamah Agung (6) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimak-sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum). “Mahkamah Agung (7) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). “Mahkamah Agung (8) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha). “Mahkamah Agung (9) adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial).

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: