D – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (1-15)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (1) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD (2) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD (3) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD (4) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD (5) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD (6) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD (7) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (8) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD (9) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD (10) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD (11) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD (12) Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya (13) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi atau sebutan lainnya (14) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya (15) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang).

Tagged , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: