D – Dewan Perwakilan Rakyat (1-15)

Dewan Perwakilan Rakyat (1) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara). Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR (2)adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara). Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR (3) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR (4) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial). Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR (5) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR (6) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 39 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR (7) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPR (8) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji). Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR (9) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR (10) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dewan Perwakilan Rakyat (11) yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 ke-3 UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial). Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR (12) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial). Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR (13), adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR (14) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR (15) adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang).

Tagged , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: