D – Desa (1-7)

Desa (1) adalah desa menurut Undang-Undang Pemilihan Umum. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 19 Tahun 1956 Tentang Pemilihan Anggota DPRD). Desa (2) adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa). Desa (3) atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah). Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa (4) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah). Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa (5) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Desa Atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa (6) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 30 UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan). Desa (7) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Tagged , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: