D – Daerah Otonom (1-55)

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (1) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah ter-tentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Huruf e UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (2) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (3)adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepen-tingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (4)adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (5) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (6) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (7) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Ngakeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (8) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (9)adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kota-mobagu di Provinsi Sulawesi Utara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (10) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (11) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (12) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (13) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulus-salam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (14)adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (15) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (16) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (17) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (18) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (19) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (20) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat se-tempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (21) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (22) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (23)adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (24) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sis-tem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku). Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah (25) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang me-ngatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (26) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provisi Lampung). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (27) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pem-bentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (28) adalah kesatuan masya-rakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan meng-urus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sen-diri berdasarkan aspirasi ma-syarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (29) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (30)adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Da-erah (31) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik In-donesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (32)adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (33) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (34) adalah kesatuan ma-syarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara). Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah (35) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara). Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah (36) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (37)adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (38) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (39) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (40) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (41) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah (42)adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (43) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (44) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Daya di Provinsi Papua). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (45) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (46) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sen-diri berdasarkanaspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau). Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah (47) adalah kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat). Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah (48) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pe-merintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah (49) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur). Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah (50) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah (51) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat). Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah (52) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah). Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah (53) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah). Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah (54) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara). Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah (55) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan). Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah (56) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara).

Tagged , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: