B – Badan Usaha (1-11)

“Badan Usaha (1) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi). “Badan Usaha (2) adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). “Badan Usaha (3) adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 27 UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan). “Badan Usaha (4) adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi). “Badan Usaha (5) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian). “Badan Usaha (6) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi). “Badan Usaha (7) adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).  “Badan Usaha (8) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.” (Pasal 1 Angka 60 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). “Badan Usaha (9) adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu-bara). “Badan Usaha (10) adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, BadanUsaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usahaKEK.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus). “Badan Usaha (11) adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.”(Pasal 1 Ang-ka 20 UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial).

 

Advertisements
Tagged , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: