A – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (1-8)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN (1), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN (2) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN (3), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN (4), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN (5), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN (6), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran  2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN (7), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN (8) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial).

Undang-undang:

UU No. 4 Tahun 2012 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

Sumber: http://www.dpr.go.id

Tagged , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: