Tag Archives: UU nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

P – Penyidik (1-9)

Penyidik (1) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Penyidik (2) adalah (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (Pasal 6 Angka 1 Huruf a-b UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Penyidik (3) adalah penyidik anak. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak). Penyidik (4) adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Penyidik (5) adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Penyidik (6) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Penyidik (7) adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Penyidik (8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 173 Angka 2 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Penyidik (9) adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kabupaten Mata Uang).

Tagged , , , , , , , , , , ,

P – Penuntut Umum (1-7)

Penuntut Umum (1) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 Angka 6 Huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Penuntut Umum (2) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Penuntut Umum (3) adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Penuntut Umum (4) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Penuntut Umum (5) adalah penuntut umum anak. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak). Penuntut Umum (6) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Penuntut Umum (7) adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

Tagged , , , , , , , , ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.