Tag Archives: UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

T – Tanggal Penerimaan (1-3)

Tanggal Penerimaan (1) adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri). Tanggal Penerimaan (2) adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Tanggal Penerimaan (3) adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten).

Tagged , , , , , ,

P – Permohonan (1-7)

Permohonan (1) adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri). Permohonan (2) adalah permintaan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Permohonan (3) adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten). Permohonan (4) adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Permohonan (5) adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal. (Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta). Permohonan (6) adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. pembubaran partai politik; d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi). Permohonan (7) adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. pembubaran partai politik; d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).

Tagged , , , , , , , , , ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.