Tag Archives: UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

P – Pejabat (1-9)

Pejabat (1) adalah pejabat-pejabat yang mendapat kuasa khusus dari Menteri untuk beberapa persoalan perkoperasian. (Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian). Pejabat (2) adalah Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Pemerintah atau Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian. (Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian). Pejabat (3) adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Pejabat (4) adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). Pejabat (5) adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penangguhan Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). Pejabat (6) adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pejabat (7) adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan bantuan timbal balik. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Pejabat (8) adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). Pejabat (9) adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

 

Tagged , , , , , , , , , , , ,

K – Kuasa Khusus

Kuasa Khusus adalah sebagian dari wewenang Menteri yang dilimpahkan kepada Pejabat untuk beberapa soal Perkoperasian. (Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian).

Tagged , , , ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.