Tag Archives: Pengertian Rehabilitasi

R – Rehabilitasi (1-8)

Rehabilitasi (1) adalah usaha memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan/atau rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. (Pasal 1 Angka 30 UU Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika). Rehabilitasi (2) adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Rehabilitasi (3) adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat). Rehabilitasi (4) adalah hak Terdakwa untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam hal Terdakwa diputus oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang putusannya bukan pemidanaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer). Rehabilitasi (5) adalah pemulihan pada  kedudukan  semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. (Pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). Rehabilitasi (6) adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Rehabilitasi (7) adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Rehabilitasi (8) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

 

Tagged , , , , , , , , , , ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.