Tag Archives: Pengertian Pemerintah Pusat

P – Pemerintah Pusat (1-89)

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (1) adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya. (Pasal 1 Huruf a UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (2) adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (3) adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (4)adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (5) adalah perangkat Negara KesatuanRepublik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri. (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (6) adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (7) adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri. (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (8) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (9) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah (10) adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah (11) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh). Pemerintah Pusat (12) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (13) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (14) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (15) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Ngakeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (16) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (17) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (18) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (19) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (20) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (21) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (22) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (23)adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (24) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (25) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (26) adalah  Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (27) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (28) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (29) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (30) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah (31) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (32) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (33) adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (34) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (35) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 40 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (36) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (37) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (38) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (39) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (40) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (41) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (42) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (43) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (44) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (45) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah (46)adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (47) adalah Pre-siden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (48) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 62 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (49) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (50) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah (51) adalah Presiden Republik Indonesia  yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 45 UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah (52) adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (53) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (54) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (55) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (56) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (57) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (58)adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (59) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (60) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (61) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (62) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (63) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (64)adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Daya di Provinsi Papua). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (65) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 52 UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (66) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. (Pasal 1 Angka 36 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (67) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimak-sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (68) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (69) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (70)adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (71) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (75) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (73) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (74) adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (75) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (76) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (77) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (78) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (79) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah (80) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (81) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (82) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasa-an pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 36 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (83) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (84) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah (85) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1  Angka 27 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah (86) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah (87) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun). Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah (88) adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah (89), adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.