Tag Archives: Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

P – Pemerintah Daerah (1-65)

Pemerintah Daerah (1) adalah Pemerintah Daerah seperti yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan No. 1 tahun 1962. (Pasal 1 Huruf b UU Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah). Pemerintah Daerah (2) adalah Pemerintah Daerah menurut ketentuan dan pengertian undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. (Pasal 2 Huruf d UU Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia). Pemerintah Daerah (3) adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 13 Angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah). Pemerintah Daerah (4) adalah Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 Huruf d UU Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan). Pemerintah Daerah (5) adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Pemerintah Daerah (6) adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan. (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). Pemerintah Daerah (7) adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah). Pemerintah Daerah (8) adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan). Pemerintah Daerah (9) adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan. (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). Pemerintah Daerah (10) adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pemerintah Daerah (11) adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi). Pemerintah Daerah (12) adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaibadan eksekutif daerah. (Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Pemerintah Daerah (13) adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan). Pemerintah Daerah (14) adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung). Pemerintah Daerah (15) adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota. (Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pemerintah Daerah (16) adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi). Pemerintah Daerah (17) adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air). Pemerintah Daerah (18) adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Pemerintah Daerah (19) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan). Pemerintah Daerah (20) adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan). Pemerintah Daerah (21) adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Pemerintah Daerah (22) adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Pemerintah Daerah (23) adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Pemerintah Daerah (24) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan). Pemerintah Daerah (25)adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian). Pemerintah Daerah (26) adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Pemerintah Daerah (27) adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). Pemerintah Daerah (28) adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). Pemerintah Daerah (29) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 41 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Pemerintah Daerah (30) adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi). Pemerintah Daerah (31) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan). Pemerintah Daerah (32) adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 63 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran). Pemerintah Daerah (33) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Pemerintah Daerah (34) adalah Gubernur, Bupati, atau Wali-kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah). Pemerintah Daerah (35)adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara). Pemerintah Daerah (36) adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi). Pemerintah Daerah (37) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 53 UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan). Pemerintah Daerah (38) adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara). Pemerintah Daerah (39) adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan). Pemerintah Daerah (40) adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan). Pemerintah Daerah (41) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Pemerintah Daerah (42) adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 47 UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan). Pemerintah Daerah (43) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan). Pemerintah Daerah (44) adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 38 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Pemerintah Daerah (45) adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan). Pemerintah Daerah (46) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Pemerintah Daerah (47) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan). Pemerintah Daerah (48) adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Metereologi, Klimatologi Dan Geofisika). Pemerintah Daerah (49) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. (Pasal 1 Angka 38 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup). Pemerintah Daerah (50) adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman). Pemerintah Daerah (51) adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pemerintah Daerah (52) adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos). Pemerintah Daerah (53) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan). Pemerintah Daerah (54) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Pemerintah Daerah (55)adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit). Pemerintah Daerah (56) adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). Pemerintah Daerah (57) adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintah daerah. (Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga). Pemerintah Daerah (58) adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya). Pemerintah Daerah (59) adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka). Pemerintah Daerah (60) adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 30 UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura). Pemerintah Daerah (61) adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Pemerintah Daerah (62) adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial). Pemerintah Daerah (63) adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin). Pemerintah Daerah (64) adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun). Pemerintah Daerah (65) adalah gubernur, bupati, atau wali  kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pemangunan Untuk Kepentingan Umum)

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.